BONE, BB — Angka kemiskinan di Kabupaten Bone terbilang cukup tinggi, langkah Pemda pun baru mengupayakan untuk membuka lapangan kerja guna mengatasinya, hal tersebut kemudian mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan, termasuk salah satu anggota DPRD Kabupaten Bone dan juga akivis pemerhati sosial di Bone.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, angka kemiskinan tahun 2018 meningkat dari tahun 2017. Dimana, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 77.134 jiwa, sementara pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin meningkat 2.433 jiwa atau mencapai 79.567 jiwa.
Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bone penduduk miskin pada tahun 2019 mencapai 92 ribu jiwa.
“Tercatat angka kemiskinan pada tahun 2019 mencapai 90 ribu, sementara yang mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah pusat mencapai 54 ribu jiwa,” kata Andi Promal Pawi, Kadis Sosial Kabupaten Bone.
Beebagai upaya pun dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dalam menekan angka kemiskinan, yakni dalam sektor peningkatan lapangan kerja.
“Kami upayakan juga dari pemerintah daerah dengan memberikan bantuan pertukangan melalui kelompok usaha bersama, namun kami tetap memprioritaskan penduduk miskin yang masuk dalam kategori sangat miskin,” Lanjut Andi Promal saat dikonfirmasi, Rabu (30/10/2019)
Menyikapi hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Bone, A.Muh. Salam, menyoroti kinerja pemerintah, menurutnya meningkatnya angka kemiskinan merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dia pun meminta baik OPD dan semua instansi terkait di pemerintahan untuk meningkatkan perannya dalam upaya mendorong pemenuhan masyarakat tersebut.
“Meningkatnya angka kemiskinan merupakan keadaan yang menunjukkan ketidak mampuan kita dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Seperti lapangan kerja dan bantuan usaha mandiri untuk masyarakat miskin, dan banyak hal. Berarti apa yang kita lakukan selama ini tidak mengarah kesana,”
Seandainya saja program yang kita lakukan sesuai cita-cita, maka akan bisa menurunkan presentasi kemiskinan di Bone dengan cepat,” kata Wakil Ketua Komisi IV Bone itu.
Lanjutnya, Ketua Fraksi Partai Nasdem tersebut mengatakan, keberadaan sumber daya alam (SDA) di daerah ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah. Selain itu, angka pengangguran juga mesti ditekan semaksimal mungkin dengan membuka peluang kerja yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ia menilai, sudah sewajarnya bagi masyarakat mendapatkan timbal balik yang baik, salah satunya yakni dengan adanya
peningkatan kesejahteraan.
“Tentu kita semua sangat berharap seiring waktu yang berjalan, kesejahteraan masyarakat Bone juga terus meningkat. Kesempatan bekerja bagi anak muda juga kita harapkan semakin terbuka ke depannya,” jelasnya.
Iebih lanjut ia menerangkan, walau saat ini Bone memiliki sumber daya alam baik dari sektor kelautan, pertanian. Namun angka kemiskinan masih cukup tinggi. Sebagai wakil rakyat, dia akan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Bone untuk terus menekan angka kemiskinan di Kota Arung Palakka.
“Disadari atau tidak, SDA kita melimpah, tetapi masih banyak warga yang kurang mampu di Bone. Saya kira, ini menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah, DPRD, dan semua pihak terkait,” katanya lagi.
Selain itu, dia mendorong Pemda Bone untuk benar-benar melakukan survei mendalam terhadap kualitas kesejahteraan hidup masyarakat Bone, utamanya untuk mengetahui berapa persen masyarakat di Bone yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
“Bagi saya, pengurangan terhadap angka kemiskinan di Kota Bone harus betul-betul disurvei. Maka pemerintah dan DPRD bisa secara bersama-sama merumuskan solusinya, biar angka kemiskinan di Bone dapat terus ditekan,” sarannya.
Sementara itu, pengamat sosial Kabupaten Bone, Sudri.S.Sos mengatakan meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2018 menjadi tanda tanya besar, apakah APBD Bone tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bone, Bayangkan saja peningkatan angka kemiskinan mencapai 2.324 jiwa.
“APBD Bone 2018 mencapai Rp 2,2 Triliun, dampaknya apa dalam menekan angka kemiskinan. Jika kemudian program yang dilaksanakan ini tidak berdampak, ini kami mendesak pemerintah belajar melakukan perencanaan dengan benar dan tepat untuk mengatasi angka kemiskinan,” Sudri menandaskan. (**)
