SINJAI, BB — Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melakukan pinjaman dana senilai Rp, 185 Miliar melalui Bank Sulselbar, patut diapresiasi dan disupport.
Meskipun diketahui betul bahwa kebijakan dan langkah berani yang diperlihatkan Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, ini akan menuai pro dan kontra. Apatah lagi hal ini dimata masyarakat Bumi ‘Panrita Kitta’, itu merupakan sebuah hal yang baru, walaupun dibeberapa daerah kebijakan seperti ini sudah banyak yang melakukannya, tentu hal ini dalam rangka percepatan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur.
Menyikapi hal itu, dosen Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, yang juga sekaligus ketua KNPI Sinjai, Satria Ramli, menilai jika yang perlu diketahui oleh masyakarat saat ini adalah skema pembayaran dana tersebut.
Kerana menurutnya, skema pembayaran peminjaman ini tentu berbeda dengan pembayaran pinjaman seperti pada umumnya. “Peminjaman yang dilakukan di Bank Sulselbar sudah sangat tepat karena Pemda Sinjai merupakan salah satu pemegang saham di bank tersebut, sehingga ada peningkatan nilai deviden yang diterima pemda setiap tahunnya, inilah yang disebut simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, karena nilai deviden yang diterima dapat membantu dalam pembayaran pinjaman setiap tahunnya,” katanya, minggu (6/10/19)
Meski demikian lanjut, Satria, adanya kekhawatiran publik terkait pinjaman yang menjadi beban bagi daerah tentu suatu hal yang juga patut dicermati pula, karena dimana-dimana namanya utang pasti menjadi beban sehingga ada skema perhitungan dimana pembayaran bunga dan pokok angsuran tidak menganggu sektor/program lain dalam struktur Apbd.
“Tentu harapannya semua tetap berjalan sebagaimana biasanya, dan bahkan kita berharap pemda Sinjai harus segera melakukan pemetaan dan pengembangan terhadap sektor-sektor produktif dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Pun demikian tentu publik juga berharap pembangunan infrastruktur ini bisa berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah atau minimal ada peningkatan PAD setiap tahunnya, karena itu menjadi salah satu indikator mengukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan daerah,” kuncinya. (Red)
