MAKASSAR, BB — Pihak Dinas Pendidikan Sulsel setelah mendapat informasi ratusan pelajar yang turut demonstrasi revisi UU KPK dan RUU KUHP di bawah jembatan fly over dan diamankan oleh polisi langsung turun tangan melakukan pendampingan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Asri Syahrun Said yang dihubungi menjelaskan, pascasiswa yang ikut demonstrasi digelandang ke kantor kepolisian, pihaknya langsung memerintahkan seluruh kepsek memberikan pendampingan disana.
“Saya bersama kepala SMA dan SMK langsung ke polda,” ungkapnya
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel itu menuturkan kejadian sebenarnya siswa yang ikut aksi unjuk rasa. Kata dia, bahwa mereka siswa yang ikut demonstarasi adalah siswa yang membolos sekolah.
“Mereka siswa yang ada di lokasi demonstrasi pada umumnya memang tidak masuk sekolah. Mereka siswa itu membolos. Itu informasinya saya peroleh dari sejumlah kepala sekolah. Jadi disekolah mereka masuk pukul 07.00 Wita, dan jika siswa masuk ke sekolah tidak bisa lagi keluar,” beber Asri.
Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya sejak kemarin, pihaknya sudah mewanti-wanti sekolah agar memantau anak didiknya untuk tidak ikut melakukan aksi unjuk rasa. Namun tetap saja ada yang lolos dari pantauan. Selanjutnya, tambah
Asri, siswa yang terjaring aparat kepolisian akan diberi pembinaan setelah selesai dilakukan proses
identifikasi dan mengembalikan mereka ke orang tuanya masing-masing.
“Kami bersama teman-teman kepala sekolah sudah melakukan pendampingan. Mereka siswa sedang diidentifikasi oleh aparat. Kalau sudah selesai, kita minta agar kepala sekolah mendampingi yang bersangkutan untuk diserahkan ke orang tua masing-masing,” jelas Asri.
Namun kata Asri jika sebelum pelajar tersebut diserahkan ke orangtua masing-masing pihaknya langsung mengeluarkan surat edaran, khususnya ditujukan kepada kepala
sekolah di Makassar untuk terus memantau dan mengawasi anak didiknya. Sekaligus mengantisipasi terjadinya aksi yang sama.
Selain itu, sekolah diminta untuk mengintensifkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, agar selain belajar mereka bisa disibukkan dengan kegiatan yang bermanfaat. Proses belajar mengajar pun harus tetap berlangsung seperti biasa, karena jika diliburkan dikhawatirkan para siswa tersebut menjadi liar.
“Kami sudah keluarkan surat edaranagar seluruh kepala sekolah bisa mengendalikan siswanya dan
tidak terlibat dalam demo,”. (Ismar)
