SINJAI, BB — Pelatihan peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) aparat Pemerintah Desa yang selalu digelar di luar kota Sinjai cenderung dinilai hanya menjadi ajang bisnis bagi para penyelenggara.
Pasalnya, pelatihan yang setiap tahun digelar oleh beberapa lembaga dianggap tidak signifikan meningkatkan kinerja pemerintah desa sehingga ada kecenderungan hanya upaya menghabiskan anggaran agar penyerapan anggaran dinilai maksimal.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Komite Pemantau Legislatif ( KOPEL) Sulsel, Musaddaq mengatakan, meski keikutsertaan aparatur desa untuk Bimtek tidak masalah, namun yang harus di perjelas kata Dia, apakah bimtek itu berbasis kebutuhan aparatur atau tidak.
Olehnya itu, menurut Musadsaq, Lembaga penyelenggara mestinya menawarkan menu pelatihan yang berdasar pada tahapan perencanaan dan penganggaran desa. Agar pelatihannya bisa lebih terfokus dan aparatur bisa memahami subtansi.
“Output dari bimtek diharapkan aparatur dapat memahami tugas dan fungsinya sehingga tidak lagi melakukan tindakan koruptif,” ungkapnya, selasa (16/7/2019)
Diketahui, beberapa tahun terakhir, pelatihan peningkatan sumber daya manusia bagi aparat pemerintah Desa, memang rutin dilaksanakan sejak digulirkannya Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang nilainya cukup fantastis. Namun output dari setiap kegiatan yang diikuti tidak berbanding lurus dari realitas yang terjadi, dimana harapan agar tata kelola pemerintahan desa bisa berjalan baik, namun disisi lain mata dan telinga selalu dihebohkan dengan kasus-kasus yang menjerat Pemerintah Desa. (Asrianto)
Editor : Muh. Asdar
