PAREPARE, BB — Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Parepare, Parman Farid ikut gerah dengan terus berlarutnya realisasi dana pembinaan atau bonus bagi atlet peraih medali di PORDA 2018 Pinrang.
Anggaran bonus berikut perinciannya yang sudah disetujui di APBD 2019, belakangan justru minta dirasionalkan oleh SKPD teknis yakni Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (DKOP) Parepare.
Karena itu, jika masalah bonus ini terus berlarut, KONI, kata Parman mendesak Kepala DKOP Parepare untuk mundur.
“KONI mendesak Kadis KOP mundur.
Dia tidak bertanggungjawab. Katanya tidak ikut pembahasan tapi tanda tangan DPA,” imbuh Parman, Kamis, 25 April 2019.
Menurut Parman, anggaran bonus bagi atlet ini sudah melalui proses pembahasan panjang. Itu mulai dibahas sejak Pjs Wali Kota Parepare H Luthfi Natsir.
Dari hasil pembahasan itu, karena bonus merupakan penghargaan dari pemerintah kepada atlet berprestasi, maka dijadikan kegiatan di SKPD teknis yakni DKOP. Tidak bisa melekat di dana hibah KONI.
Dalam perjalanannya, bonus atlet itu dirumuskan oleh KONI kemudian diusulkan ke Pemkot Parepare.
Hasil rumusan mengusulkan bonus untuk peraih medali emas perorangan Rp15 juta, perak perorangan Rp5 juta, dan perunggu perorangan Rp2 juta.
Kenapa bonus peraih emas tinggi, karena emas itu penentu peringkat di PORDA. Buktinya, Parepare sukses menembus peringkat lima PORDA 2018 sesuai target wali kota dan KONI.
Usulan bonus ini masuk di TAPD dan dibahas bersama Banggar DPRD Parepare. Dan disetujui dalam APBD 2019, lalu masuk di DPA.
“Kalau DKOP mau rasionalkan terserah, KONI kan hanya mengusulkan. Tapi kan lucu kalau APBD-nya sudah ditandatangani pak wali dan sudah disetujui gubernur, kok Kadis mau turunkan anggarannya. Ini apa kata dunia,” imbuh Parman yang juga Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.
Parman mengaku heran, masalah bonus ini sudah dibahas bersama Kadis KOP di hadapan wakil wali kota, dan Kadis KOP sudah memahami.
“Masalahnya di hadapan Pak Wawali, Kadis KOP mengaku takut dipidana. Kita minta kalau memang takut, ya dikonsultasikan ke BPK. Pak Kadis KOP pun memahami. Eh kenapa sekarang masih ngotot minta dirasionalkan. Kalau begitu Kadis KOP mundur saja,” tandas Parman yang juga Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota (DPK) Parepare. (Udin/Rls)
Editor : Muh. Asdar
