PAREPARE, BB — Polemik yang ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Parepare terus mencuat. Termasuk kisruh pembayaran insentif pegawai Call Centre 112 yang belum terbayarkan, hingga berujung pada pencopotan Kepala Dinas Kesehatan Parepare.
Menanggapi hal itu, penasehat LSM Fokus, H. Rahman Saleh, ikut bersuara, menurutnya, kisruh ini hanya bahagian kecil dari masalah buruknya pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare.
“Sesuai info yang kami peroleh, keterlambatan pembayaran insentif pegawai, bukan hanya di Dinkes Parepare, tapi juga terjadi di beberapa OPD dengan jumlah yang cukup besar,” ungkap Arsal, sapaan akrabnya, H. Rahman Saleh, kamis (24/1/2019)
Hanya saja, lanjut Arsal, yang punya keberanian mengkritisi persoalan ini hanya dari Call Center 112. “Jadi persoalan ini ibaratnya seperti fenomena Gunung Es. Yang muncul kepermukaan hanya sedikit, namun sebenarnya kasus yang sama banyak terjadi. Hanya saja belum terungkap,” jelas mantan anggota DPRD Kota Parepare ini.
Dikatakan Arsal, mestinya pihak DPRD Parepare punya sikap terkait fungsi pengawasannya. Legislatif punya kewenangan memanggil Walikota melalui hak interpelasi yang dimilikinya, guna membahas persoalan tersebut.
“Dewan bisa rekomendasikan audit investigasi ke BPK RI terkait pengelolaan keuangan Pemkot yang dinilai amburadul,” tandasnya. (Udin)
Editor : Muh. Asdar
