SINJAI, BB — Kebijakan lembaga Eksekutif dalam hal ini Pemda Sinjai yang telah disetujui lembaga DPRD Sinjau, terkait pinjaman dana 200 M ke Pemerintah Pusat, hingga saat ini menimbulkan riak di kalangan Masyarakat Sinjai.
Menyikapi hal itu, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai (HIPPMAS), setelah mengadakan konsolidasi dengan semua Komisariat dan Cabang, secara tegas menolak pinjaman 200 M tersebut.
Sebab menurut mereka, keputusan ini diduga lahir tanpa melalui kajian mendalam Oleh DPRD, baik ditinjau dari Dasar Hukum yang dipakai maupun Asas Manfaat melakukan pinjaman yang sejatinya adalah Beban Daerah Dan terkesan dipaksakan.
“Tiba-tiba saja disepakati lewat hasil Voting, jangan-jangan ada konkalikong diantara mereka, (Pekan dan DPRD),” kata Anggota HIPPMAS, Haeril Amir, melalui rilisnya ke Redaksi Beritabersatu.com, jumat (30/11/2018).
Selain itu, mereka juga mengutuk Keras tindakan Represif yang dilakukan Oleh Beberapa oknum Aparat kepolisian Polres Sinjai terhadap aksi yang digelar HMI Cabang Sinjai, terkait penolakan itu.
“Kami (HIPPMAS red) menyayangkan tindakan nekat seorang oknum Ibu ASN TK Bhayangkara yang mencoba membubarkan aksi dengan melibatkan anak usia Dini yang sejatinya tidak pantas. Mereka kan pendidik kenapa mesti mengajak anak kecil untuk turut membubarkan aksi,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya berharap kepada Kapolda sulsel untuk memberikan sanksi terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan refresif pada massa aksi pada tanggal 29 Desember 2018.
“Ketika apa yang menjadi tuntutan kami tidak di indahkan, kami akan mengkosolidasikan hal ini kepada seluruh elemen Mahasiswa Sinjai yang ada di Kota Makassar dan Nahasiswa yang ada di Sulawesi Selatan, karena tindakan refresif ini menjadi luka dan tidak ada sedikitpun pembenaranya,” Kuncinya. (Red)
Editor : Muh. Asdar
