OPINI, BB — Pemerintah kabupaten Sinjai mengajukan permohonan utang sebesar 200 milyar dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi buah bibir pekan ini.
Berita ini sontak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, mereka berargumen berdasarkan pendapat masing-masing bukan berdasarkan based on data.
Utang yang katanya untuk membangun infrastruktur diambil sebagai win win solution, kiranya ini adalah keputusan yang merujuk pada tipe kepimpinan otokritik (autocratic leadership) atau yang biasa disebut directive, controller dan authoritarian yang seolah mempengaruhi orang agar bersedia mengikuti keputusan.
“Utang bisa saja menjadi solusi jika mampu dimanfaatkan dan dikelola mengikuti pola investasi namun kemungkinan besar jadi Boomerang jika peruntukannya tidak diawasi dengan baik, ujar Haeril Amir yang juga merupakan Aktivis HIPPMAS Sinjai.
Menurut dia pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan pinjaman dana sebesar itu perlu diperhitungkan asas manfaatnya, namun jika sudah tidak ada jalan lain baru berutang. Meski demikian Dirinya sangat yakin jika pemerintah adalah bagian stakeholder yang cerdas dan bisa mencari alternatif lain sebelum memutuskan untuk berutang.
“Sinjai adalah daerah kaya, Jika PAD dikelola dengan baik insyaAllah infrastruktur bisa dibangun secara bertahap dibanding harus bayar bunga utang setiap tahunya. bayangkan saja jika itu diperuntukkan ke rakyat pastinya lebih berguna,” pungkasnya (*)
Penulis : Haeril Amir
Editor : Muh. Asdar
