PAREPARE — Operasi pasar (OP) yang telah dilakukan Dinas Perdagangan untuk mengantisipasi gejolak kelangkaan dan harga Liquified Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram (Kg) tidak mempan dalam wilayah Parepare.
Buktinya dua hari terakhir ini, sejumlah titik dalam wilayah Parepare, masyarakat kesulitan mendapatkan tabung subsidi itu. Bahkan harganya melambung tinggi, hingga Rp28 per tabungnya di pengecer.
Antrean warga untuk mendapatkan gas melon tersebut pun masih terlihat di beberapa pangkalan. Hal itu terjadi di salah satu pangkalan di Jalan Pelita, kemarin. Pasalnya, tabung elpiji kosong bertumpuk. Warga pun mendatangi pangkalan tersebut untuk menunggu adanya agen mensuplai tabung berisi.
Pengguna elpiji 3 Kg di Kota Parepare, Rudi mengaku menunggu di pangkalan tersebut untuk mendapatkan tabung gas.
“Kenapa bisa langka. Padahal setiap hari ada ratusan, bahkan ssribuan lebih tabung disuplai ke pangkalan dalam wilayah Parepare,” ujarnya.
Olehnya, dia berharap pengawasan elpiji lebih diperketat lagi, terutama jatah untuk Parepare.
“Yang kami khawatirkan jatah Parepare dikirim keluar daerah. Sehingga kita masyarakat yang kekurangan,” katanya.
“Selalu saja langka, jika memang gas tersebut sebagian dibelu orang daerah lain. Apalagi kalau harganya memang tinggi, bisa mencapai Rp 37 ribu setiap tabungnya,” tambahnya.
Sementara itu, harga pertabung elpiji 3 Kg mencapai Rp 28 ribu di tingkat pengecer,” karena mungkin pengecer juga membelinya dengan harga Rp25 ribu pertabung,” bebernya.
Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare, Muhammad Husni Syam yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pengawasan terhadap suplei elpiji 3 kilogram. “Tim kami tetap melakukan pengawasan,” kata Husni.
Bahkan, Dinas Perindag bakal kembali melakukan operasi pasar jika memang masih terjadi kelangkaan terus menerus.”Mungkin saja kita lakukan operasi pasar lagi seperti sebelumnya kalau terjadi kelangkaan lagi,” ujar Husni.
Sementara itu, anggota DPRD Parepare, Sudirman Tansi juga terusik dengan elpiji 3 kilogram yang kembali susah diperoleh masyarakat. Menurutnya, kelangkaan terjadi akibat peruntukannya yang ada kesalahan.
“Biar ditambah kuotanya, dilakukan operasi pasar juga tidak cukup. Karena ada peruntukannya yang salah. Makanya ada tim yang harus dibentuk untuk melakukan sidak dalam penggunaan elpiji 3 kilogram,” jelas legislator PBB ini.
Selain sidak, kata dia, pembelian elpiji 3 kilogram di pangkalan sebaiknya diberlakukan dengan penggunaan kartu keluarga dan dicatat. “Kalaupun pengecer yang beli, juga harus bawa kartu keluarga dan di catat. Ini untuk memudahkan data pengguna elpiji,” harapnya.
Ia mengharapkan, penggunaan elpiji 3 kilogram juga diperketat bagi warung-warung beromset besar dan bagi masyarakat yang berpendapatan di atas Rp 1,5 juta tidak dilayani seperti ASN dan lainnya. “Kalau ini dilaksanakan secara konsisten, masyarakat akan tertolong dan terbantu tidak lagi sulit mendapatkan gas subsidi,” kata Sudirman. (Udin)
Editor : Supardi
