SINJAI – Gabungan beberapa Lembaga yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Lembaga Aktivis Masyarakat Sinjai (Aklamasi) menggelar diskusi publik terkait Transparansi Data Kepesertaan dan Pembayaran Utang BPJS dalam APBD-P 2018, yang dilaksanakan di Warkop Karampuang, Kecamatan Sinjai Utara, Senin (27/8) malam.
Acara yang menghadirkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPJS tersebut dihadiri Pj. Bupati Sinjai, Drs. Jufri Rachman, Kepala BPJS Sinjai, Abd. Jabbar Sekda, Forkopimda, Kepala OPD, Kabag Sekertariat, Tokoh masyarakat, Awak Media dan LSM.
Kepala BPJS Sinjai, Abd. Jabbar mengungkapkan tagihan Rp 13 Milyar lebih kepada Pemda tersebut berdasarkan pada data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni sebesar 114.072 jiwa.
“Jumlah PBI Sinjai dibagi menjadi 2 kategori yakni 52.052 jiwa yang anggarannya berasal dari sharing dana Pemda Sinjai dan Pemprov Sulsel. Kemudian data tambahan mulai April 2018 sebanyak 59.500 dan hingga saat ini menjadi 62.020 jiwa,” ujarnya.
Berdasarkan kontrak yang disepakati bersama Pemda kepesertaan ini dibayarkan melalui hutang pada APBD- Perubahan 2019, tambahnya.
Sementara Tokoh Masyarakat yang juga mantan Sekda, H. Taiyeb A. Mappasere meminta pihak BPJS memvalidasi data.
“Jangan asal menagih saja ini BPJS tanpa melengkapi data terlebih dahulu. Temuan di lapangan ada data yang ganda. Bahkan ada peserta BPJS yang tidak ber KTP Sinjai. Ini kan jelas merugikan Pemda. Apalagi sampai saat ini masih banyak Kartu BPJS yang belum sampai ke pemiliknya karena BPJS tidak langsung membagikan kepada yang bersangkutan,” tegasnya.
Lanjut Taiyeb, dasar penganggaran dalam penyusunan APBD berdasarkan aturan Permendagri No 38 tahun 2017.
“Jadi salah kalau Pemda membayarkan tagihan BPJS ini berdasarkan Inpres No 8 tahun 2017 tentang optimalisasi peserta JKN. Makanya mari pihak BPJS bisa turun mengecek data supaya sinkron ini masalah,” terangnya.
Menanggapi masalah data, Kepala BPJS, Abdul Jabbar mengatakan, penerimaan kepesertaan BPJS berdasarkan pengusulan yang masuk.
“Hingga hari ini dari 257.143 jiwa jumlah penduduk Sinjai 5 ribu lebih jiwa yang belum tercover BPJS. Dengan jumlah peserta PBI tambah BPJS Mandiri 27.908,” ucapnya.
Terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Sinjai Jufri Rahman mengatakan BPJS ternyata begitu rumit masalahnya setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala BPJS Sinjai, dan ternyata persoalan diakurasi data.
“Dengan demikian, perlu mengembalikan persoalan pada proporsinya dan mencari solusinya, agar masyarakat tidak dirugikan dan APBD tak tergerus, sehingga perlu ada tim kecil yang dibentuk untuk falidasi data. Saya harapkan kepada BPJS dan Kadis Sosial untuk memperbaiki data BPJS ini, dan melibatkan garda terdepan dipemerintahan seperti camat dan kepala Desa dan Lurah,” jelasnya. (Red)
Editor : Supardi
