PASANGKAYU– Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat telah merealisasikan anggaran dana desa tahap pertama,
yaitu sebesar 75% dari 59 desa di wilayahnya. Ini merupakan penyaluran tercepat dari 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. “Kata Kadis Kominfopers Pasangkayu Dasteri S.Pd, M.Pd disampaikan Kabid Komunikasi
dan Desiminasi Informasi Diskominfopers Pasangkayu Kamlan SPd,SD. jumat 11 Mei diruang kerjanya.
Lanjut, Kamlan menyampaikan sebagaimana relisnya bahwa kemarin,
Bupati Pasangkayu Ir. H. Agus Ambo Djiwa MP mengikuti Rakornas yang di mana seluruh Bupati dan Wali kota seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta. Guna, membahas tentang penyaluran dana Desa 2018. Rabu, 9 Mei 2018.
Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT) ini, bertujuan untuk menggali permasalahan penyaluran dana desa di masing-masing daerah.
Maka, dalam kesempatan tersebut Bupati Pasangkayu Ir. H. Agus Ambo Djiwa MP yang hadir mengatakan “pada 2018 Pasangkayu mendapatkan
anggaran dana desa sebesar Rp63 miliar dari pemerintah pusat. Hingga saat ini Kabupaten Pasangkayu telah merealisasikan anggaran dana desa tahap pertama
sebesar 75% ke 59 desa di wilayahnya.Ini merupakan penyaluran tercepat dari 6 Kabupaten di Provinsi SulawesiBarat.
“Sedangkan untuk tahap kedua penyalurannya
masih tahap penyelesaian administrasi dari masing-masing desa”. kata Agus AmboDjiwa.
Menurut Agus, hampir sebagian besar dana desa di Kabupaten
Pasangkayu dimanfaatkan untuk pembangunan infrstruktur desa melalui program padat karya. Skema padat karya sengaja dipilih agar mampu menyerap tenaga
kerja dari masyarakat setempat. karena itu,realisasi dana desa sangat membantu masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menyatakan, pemerintah pusat sudah menyalurkan dana desa tahap pertama ke daerah.Namun, ada
kendala penyaluran dari kabupaten/kota kedesa-desa. Makanya kita panggil agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak,meningkatkan daya kerja
lebih banyak di desa-desa.” Ungkap Eko usai menghadiri Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 di Hotel Bidakara,Jakarta.
Eko menambahkan, dengan
adanya keterbukaan dari kepala daerah mengenai kendala yang dihadapi, pihaknya bisa melakukan perbaikan.
Kabupaten/kota juga harus memperbaiki agar dana desa tidak
mengendap di pemerintahan daerah dan lebih cepat disalurkan.” Tandasnya sumber Diskominfopers Pasangkayu.
(*)
Editor : Muh. Asdar
