PASANGKAYU – Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, gelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah 2018 yang diadakan di halaman kantor Bupati Pasangkayu, yang dihadiri jajaran pimpinan dan sfat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkupPasangkayu, Rabu (25/4/18)
Inspektur upacara,Ilham SE. M.Si, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa menapaki usia ke 22 tahun Otonomi daerah dan menyongsong dirgahayu HUT ke-73 kemerdekaan RI ini segenap rakyat indonesia yang tersebar dari sabang sampai merauke dari Miangas hingga Pulau Rote, tidak kenal lelah terus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk memastikan bangsa besar ini terus berlari menjemput impiannya menjadi salah satu bangsa maju didunia dengan tema “Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokrasi”.
Untuk memastikan penyelenggaraan Otonomi daerah yang bersih dan demokrastis. Pemerintah telah, sedang, dan terus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya menerbitkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerimtahdaerah. Peraturan ini menjelaskan mekanisme koordinasi antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum, sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama apakah mengarah pada indikasi korupsi atau kesalahan administradi agar diskresi administrasi tidak menimbulkan pidana.
“Terkait inovasi yang merupakan katalisator peningkatan daya saing dan kemajuan perekonomian daerah. Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah. Oleh karena itulah, dalam peraturan pemerintah ini, diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kreteria, dan mekanisme inovasi daerah sebagai suatu kebijakan daerah, Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalah gunaan wewenang,” kata Ilham mengutip amanat Mendagri.
Lanjut Ilham katakan, Mendagri juga berpesan agar kepala daerah netral pada gelaran Pilkada mendatang. Sanksi tegas akan ditetapkan bagi PNS yang tidaknetral. “Maka kepada para aparatur negara untuk menjaga netralitas selama pilkada berlangsung. Pemerintah tidak segan-segan apabila ada aparatur sipil negara mencoba-coba menjadi tim sukses,” sebut Mendagri seperti yang disampaikan Ilham. (Arif)
Editor : Supardi
