PASANGKAYU — Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesian (GNPHI) Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Silawesi Barat, yang tergabun dengan tenaga honorer lingkup Kesehatan Pasangkayu, menggelar unjuk rasa di bundaran SMART kota Pasangkayu, sambil lounmarch yang dimulai dari bundaran hingga finish ke Gedung DPRD Pasangkayu, senin (23/4/2018).
Kordinator Lapangan Nichson Klou sangat menyayangkan baru satu orang anggota dewan, pada pukul 10.00 yang hadir di gedung Wakil Rakyat, padahal menurutnya mereka sudah menyurat dan hanya menginginkan audienc dengan DPRD tentang kenaikan gaji mereka untuk kesejahteraan perawat yang masih honor dan memiliki tanggungjawab besar, namun gaji sangat nihil.
“Selaku perawat honorer yang gajinya tidak seberapa, dan harus datang pagi melayani masyarakat. Kami dari semua puskesmas yang berada di Kecamatan sampai Rumah Sakit, menyampaikan tuntutan kami, karena ketika perawat tidak datang. Maka gaji kami lansung dipotong,” teriak para demonstran.
Para pengunjuk rasa memegang spanduk dan karton yang bertuliskan Aksi 234 GNPHI Pasangkayu stop perbudakan Modern, sejahterakan perawat honor sesuai UMK/UMP Harga, stop diskriminasi perawat di pelayanan kesehatan dan perilakukan perawat sesuai Pancasila dan UU. Dan sejumlah spanduk mereka hentangkan sebagai tuntutan yang tergorekan perbudakan moderen penjajahan Now, pasien sembuh perawat yang sakit.
Setelah itu, mereka para aksi diterima di ruang Aspirasi DPRD Pasangkayu. Pada rapat dengar pendapat itu dipimpin wakil ketua komisi I DPRD Pasangkayu Ikram Ibrahim SH, hadir adalah ketua badan kehormatan DPRD Pasangkayu, H Uksim Djamaluddinm SH,M.Si, Ir Paris Balinono, Ir H Syamsur Faisal MM, Bagian Sekretariat DPRD Pasangkayu, kadis Kesehatan dr M Alief Satria, Kordinator Lapangan Nichson Klou bersama seluruh honorer lingkup kesehatan Pasangkayu.
Mendengar maksud tujuan itu, Ikram sampaikan bahwa melalui ketua Adkasi DPRD tentu sudah diperjuankan nasib tenaga honorer yang ada, sehingga terhadap para pembawa aspirasi diminta agar dapat bersabar karena tentu menjadi keputusan pimpinan.
H Uksin Djamaliddin berharap agar Bupati Pasangkayu dapat perhatikan nasib honorer ini. Olehnya itu, Uksin berharap kepada teman homorer senantiasa dapat bersabar. Ia Uksin pertanyakan gaji yang diterima honorer setiap bulannya, sehinga mengetahui gaji setiap bulannya hanya 170.000 perbulan, iapun pertegas sekiranya anggota DPRD perhatikan permasalahan ini.
“Insya Allah kami di DPRD aksn perjuangkan sspirasi ini, jika tidak kedepan jangan lagi pilih kami sebagai anggota DPRD kedepan,” tegas Uksin.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Pasangkayu, Alief sampaikan bahwa terkait anggaran sekitar rp 55 milyar tentu menjadi pertimbangan untuk penganggarannya. Karena anggaran itu sudah jelas peruntukannya, meski itu dalam rumah saya kalau tidak masuk sistem, tentu itu tidak bisa di fungsikan.
“Saya berharap terhadap honorer agar tidak melakukan mogok kerja. Karena itu adalah tugas pelayanan publik, sehingga itu tidak dibenarkan ada mogok kerja, dan saat teman masuk honorer tentu mereka yang masuk honorer telah siap menjadi tenaga sukarela meski itu tidak digaji,” tegas Alief kepada honorer.
Olehnya itu menyikapi rapat dengar pendapat Ikram pertegas sesuai kesepakatan akan dilaksanakan rapat pada hari senin mendatang, berharap kehadiran semua Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan berharap Kadis Kesehatan profesional menangani masalah tersebut selaku penanggung jawab. (Arif)
Editor : Supardi
