SINJAI — Tertundanya pelaksanaan BPJS Gratis untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Sinjai yang semula dijadwalkan berlaku awal februari 2018 kemarin, kini mulai mendapat perhatian anggota DPRD Kabupaten Sinjai yang telah memberikan persetujuan melalui voting beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi I DPRD Sinjai, A. Sabir dari Fraksi Golkar yang ditemui di ruang kerjanya, mengungkapkan bahwa sejak pembahasannya kemarin mulai di Komisi I sampai dibawa ke pleno, Fraksi Golkar bukan menolak BPJS gratis tetapi yang ditolak itu karena anggarannya tidak ada di APBD pokok.
“Jadi sebelum APBD perubahan Fraksi Golkar menyarankan supaya dilakukan pemutakhiran data dulu, nanti di perubahan baru dimasukkan,” Katanya.
Namun saat itu menurut Sabir terkesan dipaksakan untuk digunakan secepatnya, meskipun itu sebenarnay bagus karena demi kepentingan umum, tapi kan ada UU nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, itu nyata-nyata kalau belum disahkan dan ditetapkan tidak boleh digunakan itu anggaran.
Terkait dengan BPJS gratis yang belum terlaksana sampai sekarang, itu tadi bahwa dihubungkan dengan saran dari Fraksi Golkar bahwa didahulukan dulu pendataan sebelum masuk di APBD perubahan.
“Ini, dia mau paksakan sedangkan datanya sampai hari ini tidak ada, kemarin waktu Forum SKPD di gedung pertemuan, saya tanya Dinas Sosial, baru 50 persen Kepala Desa memasukkan data,” Jelasnya
Namun karena voting saat paripurna, keputusan itu konsekwensinya harus diterima, saya hanya mendorong agar secepatnya diberlakukan, ini sebenarnya kenapa mandek, mungkin tidak ada semacam pertemuan dulu seperti pelatihan orang yang akan mendata.
“Kalau hanya diperintahkan dengan surat kepada aparat Pemerintah Desa, itu tidak efektif, kan lucu kalau Fraksi Golkar mati-matian lagi yang akan mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat datanya, akan tetapi Fraksi yang mendukung kemarin untuk diberlakukan BPJS gratis tidak ada reaksi,” Ungkapnya
Jadi yang sebenarnya dia (fraksi yang mendukung-red) yang harus mendorong agar datanya secepatnya rampung. “Baru satu minggu kemarin yang saya tahu datanya baru 50 persen dan jika ada aspirasi masyarakat yang masuk terkait itu maka secepatnya akan dirapat kerjakan,” Terang A. Sabir.
Sementara Anggota DPRD Sinjai dari Komisi II, H. Abd. Salam Dg. Bali, yang juga menyepakati BPJS gratis mengatakan pasti kami desak Pemerintah Daerah Sinjai dan Pihak BPJS.
“Akan kami bicarakan dengan pimpinan untuk kita rapat kerja terkait masalah ini, dan mungkin kita akan melakukan kunjungan atau kita undang pihak BPJS ke Kantor untuk rapat kerja,” Jelas Dg. Bali.
Menurutnya yang harus banyak melaksanakan rapat kerja itu Komisi I, “bukan dari kami-kami dari Komisi II atau apa, tetapi itupun akan kami sampaikan ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti apa yang telah kita setujui sebelumnya,” Kilahnya.
“Secepatnya disampaikan juga Pejabat Bupati, maka paling tidak minggu depan kita akan rapat kerja, Insya Allah,” Pungkasnya. (Jamal)
Editor : Supardi
