PASANGKAYU — Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pasangkayu H Abidin S.Pd, Pada program Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, akan terealisasi sesuai program prioritas.
Maka untuk maksimalkan sistem penganggaran tentu dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri. Karena anggaran tersebut masih dikelolah sendiri untuk melakukan program prioritasnya.
Untuk persiapan anggaran tahun 2019, menurut H. Abidin, bahwa sebelumnya anggaran APBD kita menurun dari Rp 809 Miliar menjadi untuk total dengan gaji sekitar Rp 739 Miliar. “Itu menurun akibat secara kesuluruhan (Indonesia) kebutuhan pajak tidak tercapai, sehingga berdampak pada menurunya APBD itu sendiri,” kata H Abidin.
Lebih lanjut H Abidin sampaikan saat ini masih terlihat OPD masih sedang melakukan Asistensi DPA sesuai SK Gubernur Sulawesi Barat. Setelah itu tentu ada revisi perbaikan tahapan. Setelah selesai dikembalikan, sehingga nomengklatur, kode rekening, dan sistem penganggaran sesuai arahan Pemprov Sulbar.
“Dalam upaya sistem penganggaran saat ini dilakukan tentu sesuai program prioritas agenda Nawa Djiwa. Maka dari itu saat ini tentu uang dibagi sesuai program prioritas saja. Sebagai Badan dan Dinas, apa yang menjadi program prioritas pak Jokowi, program pak Gubernur, dan program pak Bupati. Maka itulah anggaran yang dibagi-bagi ketiap OPD. Setelah selesai ditandatangani DPAnya oleh Sekda tentu baru bisa seluruh dokumen inputnya diserahkan ketiap OPD,” Jelasnya.
Sekedar diketahui untuk perubahan nama kabupaten Matra menjadi Pasangkayu sesuai PP 61 Desember 2017 sudah diserahkan Bupati kepada pak Sekda tadi pagi 23 januari 2018. Dan perubahan tersebut tentu Kabupaten Pasangkayu sudah bisa diketahui Dinas, Dadan ada 34 selain Sekolah dan Camat. “Yang dilakukan saat ini sosialisasi selama satu tahun baru dikatakan sah Pasangkayu,” terang H Abidin. (Arif)
Editor : Supardi
