Sinjai, — Ketua DPD II Golkar A. Iskandar Latif Apresiasi 4 Kader Golkar yang duduk Di Parlemen sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten sinjai dalam langkah tidak meyetujui usulan Pemkab Sinjai untuk menganggarkan seluruh warga Sinjai yang kurang mampu dengan pertimbangan usulan Pemkab untuk mendanai seluruh warga Sinjai non ASN, TNI Polri dan pegawai swasta melanggar aturan karena mengusulkan anggaran setelah APBD pokok 2018 ditetapkan. Senin, 22/01/2018
Dalam Jumpa Persnya A. Iskandar menjelaskan BPJS itu sesuatu yang baik namun kita harus memperjuangkan hak rakyat itu harus dengan cara yang baik pula dengan memproteksi rakyat termasuk pemerintahan jangan sampai yang akan dilakukan baik tetapi cara yang kita lakukan itu tidak tepat.
“jadi langkah partai golkar Tidak Menyetujui itu karena ini belum clear dari segi aturan sehingga kita memproteksi masyarakat termasuk memproteksi mitra kita dalam hal ini pemerintah daerah jangan sampai terjerumus melakukan maksud baik tetapi cara yang dilakukan tidak tepat. penerapan BPJS Gratis ini berdasarkan inpres No 8 2017 yang batasnya sampai tanggal 31 bulan desember 2018. kenapa tidak bersabar dululah menunggu sampai anggaran perubahan ini baru dimasukkan. intinya bukan kita tidak setuju masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang optimal dari bpjs gratis ini tetapi kita harus melakukan proteksi apakah tidak berdampak melanggar aturan sehingga dapat berakibat hukum sesuai dengan argumen teman teman golkar di dprd.” ungkapnya
A. Iskandar Menambahkan bahwa.”maka dari itu cara pandang kita digolkar sekarang sudah mengingatkan kepada eksekutif dan teman teman lain di dprd selaku wakil dari masyarakat bahwa anda telah mengambil keputusan dan semoga keputusan itu tidak salah dan kalau salah tugas golkar sudah selesai mengingatkan dan saya sangat mengapresiasi dan bersyukur bahwa empat orang dari partai golkar yang duduk di dprd sinjai dalam mengambil keputusan tidak tertekan oleh presur massa atau presus bahwa dia tidak akan dipilih kembali, berarti dia matang sebagai politsi dan tidak mengambil keputusan yang bisa berakibat merugikan masyarakat umum dan pememerintah itu sendiri.”Kuncinya (Jamaluddin)
Editor : Supardi
