MAMUJU UTARA — Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Matra) mengelar uji publik ranperda tentang Desa adat, di kecamatan Bambalamotu, kabupaten Matra, Selasa (5/12) Kemarin.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Matra yang diwakili oleh Asisten I Setda Matra H Makmur SE.M.Si, dan dihadiri Kabag Hukum dan Ham Setdakab Matra Darwis SH, Kepala Badan Pendapatan Daerah Matra H Abdul Wahid SSos, MM, Kementerian Hukum dan Ham Sulbar Abdullah, Kemenag Matra H Haerul Musa, Camat Bambalamotu Masrah SPt, Kapolsek Bambalamotu Achmad Syarif Toha SH, peserta adalah pemerintah Kecamatan Kades, Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, Organisasi Pemuda, se-Kecamatan Bambalamotu.
Kepala Bagian Hukum dan Ham Matra Darwis SH mebgatakan bahwa selain kegiatan Uji Publik Tentang Ramperda Desa Adat juga kamis 30 November kami laksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan desa sadar hukum di kecamatan Pedongga Matra.
Sementara Sambutan Bupati yang disampaikan H Makmur bahwa penyuluhan dan pembinaan desa sadar hukum adalah untuk melaksanakan surat edaran menteri hukum dan ham, badan pembinaan hukum nasional nomor PHN.HN.04 tahun 2017. Peraturan kepala badan pembinaan hukum nasional RI nomor:PHN.HN.03.05-73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum.
“Dengan semakin tingginya intensitas pemberitaan terkait berbagai isu yang terjadi di- Indonesia pada umumnya dan di daerah kita pada khususnya. Saat ini masyarakat jadi semakin kritis dan peka dalam menilai masalah-masalah hukum. Namun, tidak bisa dipungkiri, kepekaan dan daya kritis yang tinggi terhadap permasalahan hukum ini,” Katanya
Oleh sebab itu, lanjutnya, berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menegah daerah. “Pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan untuk memperbaiki mental spritual dan pembangunan desa,” terang Darwis (*)
Penulis : Arifadil Sabil
Editor : Palewai
