MAKASSAR — Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia Konfederasi Serikat Nusantara (KORWIL-FSPBI-KSN-GRD) Sulsel, yang dipimpin oleh Syaharuddin Ketua FSPBI Sulsel, Syaharuddin, menggelar aksi Unjuk Ras (unras) di bawah Fly over Jl. Urip Sumoharjo dalam rangka Menuntut upah layak Nasional yang manusiawi, Sabtu (04/11)
Aksi tersebut dilakukan dengan orasi secara bergantian menggunakan megaphone, membagikan selebaran, serta membawa bendera FSPBI Sulsel, SPMN Sul-Sel, KSN SulSel, Gerakan Aktivis Mahasiswa), KP-GRD/Gerakan Revolusi Demokratik), FSPBI-KSN, Pemuda Panca Marga (PPM SUL-SEL) dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Adapun tuntutan para pengunjuk rasa sesuai pernyataan sikap yang dibacakan adalah, meminta Upah Nasional yang manusiawi adalah bentuk kesetiaan kita terhadap pelaksanaan pancasila yakni terlaksananya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” khususnya dikalangan buruh/pekerja Indonesia dimanapun berada, Upah Nasional Yang Manusawi memastikan tidak akan ada terjadi PHK akibat relokasi pabrik, dimana para pengusaha selalu mengancam akan pindahkan pabriknya jika upah dinaikkan tidak sesuai dengan keinginannya yakni upah yang paling murah.
Upah Nasional yang Manusiawi bisa meminimalisir terjadi urbanisasi karena upahnya setara dengan adil daerah atau kota lainnya. Jika urbanisasi tetap saja terjadi maka pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial menjadi tidak jelas, ujung-ujungnya masyarakat yang di salahkan padahal yang bertanggungjawab atas keadilan sosial adalah Pemerintah, dan Tidak akan mungkin bisa dimanfaatkan politisi busuk (cagub/cawalkot dan cabub) seperti yang terjadi di DKI Jakarta, politisi busuk selalu memanfaatkan momentum upah apalagi upah yang ditetapkan berdekatan dengan pemilihan.
“Kami meminta Upah nasional yang Manusiawi, juga menjadi jawaban atas terpecah-pecahnya gerakan buruh Indonesia setiap menghadapi momentum penetapan upah dan ini sangat penting bagi gerakan buruh/pekerja Indonesia melawan sistem politik upah murah. Menyatu dengan satu suara menuntut kepada pemerintah yang diberi mandat oleh rakyat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” Teriak Salah satu orator yang mebacakan tuntutan pengunjuk rasa.
Selain itu para Buruh ini juga meminta Upah Nasional yang Manusiawi, harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) setiap akhir tahun, biar jelas siapa sesungguhnya yang bertanggungjawab terhadap kaum buruh/pekerja Indonesia, yang menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. Penetapan upah tidak boleh diserahkan ke Menteri apalagi Gubernur. Dengan penetapan UMP hari ini Gubenur di Indonesia hanya sebagai alat stempelisasi semata.
Dan sebagai tubtutan terakhir mereka tegaskan jika ada Provinsi atau Kota/Kabupaten yang ingin menetapkan Upah lebih tinggi dari upah Nasional, maka diberikan hak dan kewajiban untuk menetapkan sebagai bentuk kamitmen Otonomi Daerah. Gubernur, Walikota dan Bupati harus bisa berinovasi bukan menunggu untuk membuat keputusan yang semestinya tidak perlu ada SK Gubernur cukup Surat Edaran Menteri pelaksanaan Upah sudah bisa berjalan atas penetapan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.
Aksi tersebut berlangsung berjalan aman dan lancar, dengan dikawal ketat oleh aparat kepolisian (*)
Editor : Palewai
