Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap mendukung adanya kelompok anti terhadap Pancasila. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Victor Laiskodat.
Menanggapi hal itu, Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zainudin Paru menegaskan, apa yang dituduhkan oleh Victor sangatlah kejam. Sehingga menjurus kepada provokasi.
“Kami mengecam keras saudara Victor Laiskodat yang menyampaikan pernyataan tidak sesuai dengan fakta dan fitnah, jadi merugikan PKS,” ujar Zainudin dalam konfrensi pers di DPP PKS, Simatupang, Jakarta, Jumat (4/8).
Selain itu pendukung dan pengikut PKS yang diungkapkan Victor layak untuk dibunuh juga ditegaskan Zainudin, sebagai cara kotor yang sifatnya memprovokasi masyarakat yang bisa mengundang konflik horizontal.
“Itu adalah sebuah pernyataan yang sangat barbar dan premanisme dan tidak layak disampaikan oleh tokoh politik, dan Ketua Fraksi Nasdem,” katanya.
Sebelumnya, beredar sebuah video berdurasi 02.05 menit isinya adalah pidato yang diduga dilakukan oleh Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Victor Laiskodat.
Video itu diduga saat dia mengisi sebuah acara partai di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam video itu Victor mengenakan pakaian putih berdiri di atas mimbar.
Video berdurasi 02.05 menit ini Victor menyindir empat partai politik yang mendukung kelompok ekstrimis tumbuh sebur di NTB. Empat partai itu adalah, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Anggota Komisi I DPR ini lewat pidatonya mengaku gelisah adanya kelompok anti terhadap Pancasila yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah atau Islam.
Oleh sebab itu dia mengajak masyarakat di NTB menolak kelompok tersebut dan menyarankan masyarakat untuk bisa memberikan tindakan tegas terhadap kelompok yang anti terhadap Pancasila ini.
Berikut ini isi pidato yang diduga dilakukan oleh Victor:
“Kelompok ekstrimis ini mau bikin satu negara lagi yang tidak mengakui negara NKRI lagi. Mereka ganti dengan negara Khilafah, negara khilafah itu berarti tidak ada NKRI. Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah, dan celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga yang dukung supaya ini kelompok ekstrimis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra, partai nomor dua namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, partai nomor empat namanya PAN”.
“Situasi nasional ini partai mendukung kaum intoleran yang tidak suka dengan orang lain, yang tidak suka dengan agama lain, yang tidak suka satu suku, dan satu bangsa. Jadi catat baik-baik yang calon bupati, calon gubernur, calon DPR yang dari partai tersebut kalau tusuk maksudnya pilih supaya ganti negara khilafah.”
“Mengerti negara khilafah semua wajib salat, semua wajib, semua tidak lagi ke gereja. Mengerti negara khilafah tidak boleh ada perbedaan semua harus salat. Saya tidak provokasi tapi orang timur nanti tumbuh negara hilang kita bunuh mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965 mereka tidak berhasil kita yang eksekusi mereka. Semua punya ketua umum di sana suruh jangan tolak-tolak itu Perppu yang melarang untuk Perppu Nomor 2 tahun 2017”. (Jawapos)
Editor : Iswan clk
